Detail TINJAUAN YURIDIS ATAS ATURAN WAJIB MENDIRIKAN BENTUK USAHA TETAP SEBAGAI SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK BAGI PERUSAHAAN BERBASIS DIGITAL Bibliografi Author: Aditya, Jason ; Candini, Tivana Arbiani (Advisor); Tanuraharja, Evelyne Juanda (Advisor) Topik: Bentuk Usaha Tetap; Pemungutan Pajak; Perusahaan Asing; Perusahaan Berbasis Digital; Aturan Wajib Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Jason Aditya_Undergraduated Theses_2022.pdf (1.85MB; 13 download) 2016050084_Jason Aditya_Lembar Administrasi.pdf (3.45MB; 2 download) Abstract Skripsi ini membahas mengenai Sistem Pemungutan Pajak bagi Perusahaan Asing berbasis digital non-BUT. Dalam pemahaman singkat lainnya dapat diartikan bahwa rancangan Bentuk Usaha Tetap adalah salah satu konsep terpenting karena merupakan alat bagi negara sumber untuk dapat memajaki Wajib Pajak Luar Negeri atas laba usaha yang didapatkannya. Ketentuan akan source rule tersebut dalam konteks Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Negara terdapat dalam Pasal 2 Ayat (5). Banyak perusahaan asing yang melakukan kecurangan dalam melaporkan perpajakannya seperti tax evasion serta tax avoidance. Yang menjadi masalah tax evasion kerena kegiatan ini jelas melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi yang mengatur mengenai penghindaran pajak. Berdasarkan dari latar belakang tersebut penelitian ini dilaksanakan dengan metode yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini di ketahui untuk menerapkan sistem pemungutan pajak bagi perusahaan asing berbasis digital sudah terjawab solusi pada Teori Significant Economic Presencedan yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. viii K Related courses FHK 207 - HUKUM INTERNASIONAL (Bacaan Anjuran) FHK 210 - HUKUM PERUSAHAAN (Bacaan Anjuran) FHK 305 - HUKUM PAJAK (Bacaan Anjuran) Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved