Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1195k/Pid.Sus/2018 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Kasus Suap Impor Daging Sapi) Bibliografi Author: Rahmadina, Yania ; Nugroho, Eddy (Advisor) Topik: Suap Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Yania Rahmadina_Undergraduated Theses_2022.pdf..pdf (1.67MB; 15 download) 201805000101_Yania Rahmadina_Lembar Administrasi.pdf..pdf (614.13KB; 0 download) Abstract Penulisan hukum ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014). Permasalaah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi seluruh unsur yang tertulis dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor?, sebagaimana telah diputuskan oleh Majelas Hakim dalam Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014. Penerimaan hadiah/janji yang dilakukan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara negara atau yang biasa kita sebut sebagai suap merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi banyak pihak khususnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh LHI, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara ini merupakan perbuatan yang telah melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Tanpa terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Pasal 12 huruf a. Hasil dari pembahasan ini adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perbuatan LHI telah melakukan penerapan hukum yang tidak tepat dengan menyatakan LHI melanggar Pasal 12 huruf a. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan LHI yang tidak memenuhi unsur “melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. Perbuatan yang dilakukan oleh LHI berdasarkan analisa penulis justru lebih sesuai apabila dilakukan penerapan terhadap Pasal 11 UU Tipikor khususnya terhadap pemenuhan unsur yaitu “berhubungan dengan jabatan”. Unsur “berhubungan dengan jabatan” ini apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan unsur yang sesuai, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang berada dalam kapasitas kewajiban/kewenangannya sebagai Anggota Komisi I DPR RI apabila apabila dikaitkan dengan jabatannya sebagai Presiden PKS Periode 2010 – 2014 yang bukanlah termasuk sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara negara. Meskipun perbuatan LHI merupakan perbuatan yang merugikan negara dan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kalangan pemerintahan, pendakwaan terhadap LHI seharusnya dapat dilakukan secara objektif dan bukan hanya didasarkan pada keinginan untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada LHI. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved