| Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang diantara kedua belah pihak menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak yang lain. Sehingga muncul penyalahgunaan keadaan dalam melakukan transaksi. Kesepakatan di dalam pembentukan suatu perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktik, seringkali kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan, Kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian pengelolaan kanal youtube apabila terbukti ada cacat kehendak dalam pembuatannya serta Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konten kreator selaku pemilik kanal youtube untuk dapat mengakhiri hubungan hukum dengan perusahaan pengelola kanal youtube. Metode penelitian yang digunakan dengan Pendekatan yuridis empiris dan menggunakan analisis bersifat kualitatif atau deskriptif. Diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian diantara AI dan POOPS ID, telah diuraikan bahwa mengandung cacat kehendak, yaitu adanya penyalahgunaan keadaan oleh POOPS ID dalam membuat perjanjian, dimana POOPS ID membuat perjanjian yang sifatnya baku, terutamanya terkait dengan pembatalah perjanjian, hal ini menjadi merugikan AI karena tidak dapat membatalkan perjanjian dengan POOPS ID sedangkan harus menerima kenyataan bahwa kehadiran POOPS ID sebagai pengelola kanal Youtube tidak memberikan manfaat yang seimbang. Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Untuk itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, perjanjian antara AI dan POOPS ID dapat dibatalkan. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap hal tersebut adalah dengan mengajukan gugatan. Adapun yang menjadi Penggugat adalah AI dan tergugatnya adalah POOPS ID, di dalam gugatannya AI dapat menguraikan mengenai permasalahan hukum yang terjadi dengan POOPS ID, yaitu terkait dengan adanya cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian, dengan menguraikan dali-dalil disertai dengan dasar hukumnya, serta permohonan yang hendak dimintakan ke pengadilan, dengan memperhatikan syarat formil dan syarat materiil. Selain itu, untuk memenuhi kompetensi pengadilan, gugatan diajukan AI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. |