Anda belum login :: 20 Jul 2025 11:26 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI INSOLVENSI TES DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Bibliografi
Author:
Alka, Reisar
;
Candini, Tivana Arbiani
(Advisor)
Topik:
Kepailitan
;
Insolvensi Tes
;
Pembuktian
Bahasa:
(ID )
Penerbit:
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2022
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
201805000147_Reisar Alka_Lembar Administrasi.pdf
(183.15KB;
13 download
)
Reisar Alka_Undergraduate Thesis_2022.pdf
(1.22MB;
32 download
)
Abstract
Dalam undang-undang kepailitan mensyaratkan adanya dua kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan pembuktian sederhana untuk memohonkan pailit debitur. Tidak adanya batasan dalam mengajukan permohonan pailit menyebabkan mudahnya mengajukan permohonan pailit kepada debitur sehingga berdampak kepada debitur yang masih solven tanpa memperhatikan kepailitan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian, penulis merasa pentingnya untuk membahas lebih lanjut mengenai insolvensi tes dalam pranata hukum kepailitan di Indonesia. Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dalam membahas permasalahan hukum yang tersedia. Pengaturan mengenai insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia saat ini hanya terdapat dua kemungkinan yaitu setelah dinyatakan pailit dan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitur dapat dikatakan dalam keadaan insolven apabila perdamaian yang diajukan didalam perdamaian ditolak baik oleh kreditur atau oleh putusan pengadilan. Hal tersebut tentu merugikan debitur yang masih dalam keadaan solven sehingga perlunya dilakukan insolvensi tes sebagai syarat dalam permohonan pailit. Kemudian, timbulnya prokontra dikalangan akademisi dan praktisi dalam penerapan insolvensi khususnya segi pembuktian menyebabkan sulitnya menerapkan insolvensi tes sebagai syarat permohonan pailit. Akan tetapi insolvensi tes sudah mulai diterapkan pemerintah sebagai syarat permohonan pailit Lembaga Pengelola Investasi. Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa dalam system hukum kepailitan Indonesia perlunya menerapkan insolven tes sebagai salah satu syarat permohonan pailit dalam pranata kepailitan di Indonesia.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.375 second(s)
