Detail TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENEMBAKAN YANG BERUJUNG PADA KEMATIAN SESEORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (OVERMACHT) (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel) Bibliografi Author: Gaudia, Stefanus Odelio Summa ; Adipradana, Nugroho (Advisor) Topik: Diskresi; Senjata Api; Pembelaan Terpaksa. Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Stefanus Odelio Summa Gaudia_Undergraduated Thesis_2022.pdf (11.41MB; 22 download) 201805000081_Stefanus Odelio Summa Gaudia_Lembar Administrasi.pdf (1,016.36KB; 4 download) Abstract Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang masuk dalam sistem peradilan pidana serta masuk kedalam badan di pemerintahan yang bertugas dalam menunjang kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban yang ada didalam suatu negara. Didalam pelaksanaannya Kepolisian memiliki diskresi yang diberikan oleh hukum dalam bertindak yang sesuai dengan penilaian dan kata hatinya. Oleh sebab itu, dalam diskresinya, anggota polisi dibekali senjata api dalam tugasnya untuk melindungi masyarakat atau dirinya yang terancam jiwanya ataupun keselamatannya. Kewenang tersebut menjadi sorotan didalam masyarakat khususnya dalam kasus penembakan anggota FPI di TOL KM 50 Jakarta Cikampek. Dalam kasus tersebut bahwa polisi tersebut menembak anggota FPI dengan alasan pembelaan terpaksa atau daya paksa (overmacht). Oleh sebab itu, dalam penulisan hukum ini pada dasarnya menggunakan metode yuridis normatif yang dimana studi dokumen yang terdiri dari peraturan, bukubuku terkait maupun terhadap jurnal-jurnal yang ada. Berdasarkan penulisan hukum ini terdapat temuan penelitian yaitu, (1) akibat hukum terhadap penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang berujung berakhirnya nyawa seseorang dilihat dari peraturan yang berlaku pelaku dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi yang terdapat dalam kode etik. Jika dilihat dalam kasus tersebut bahwa anggota kepolisian tersebut tidak dapat dipidana karena adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. (2) Pertimbangan Hakim terhadap unsur pembelaan terpaksa dalam penembakan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap penerapan hukum pidana pada Studi Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel yang telah sesuai dengan unsur penghapusan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu unsur pembelaan terpaksa atau daya paksa (overmacht) menjadi hal yang perlu di perhatikan. Karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan tindakan yang diperbolehkan didalam Undang-Undang. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved