Detail PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Putusan Nomor 425/Pid.B/2015/PN Gns dan Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plg) Bibliografi Author: Pane, Muhammad Leosavero ; Adipradana, Nugroho (Advisor) Topik: Senjata Api; Peraturan; Sanksi; Pertimbangan hakim Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Muhammad Leosavero Pane_Undergraduated Theses_2022.pdf (819.99KB; 29 download) 201805000175_Muhammad Leosavero Pane_LembarAdministrasi.pdf (556.47KB; 4 download) Abstract Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Peredaran senjata api yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal mapun ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2015/Pn Gns dan Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/Pn Plg.? 2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2015/Pn Gns dan Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/Pn Plg.? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian, Penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Nomor 425/Pid.B/2015/Pn Gns dan Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/Pn Plg Penjatuhan sanksi pidana dalam kedua putusan ini telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang teungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved