Detail ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP PELARANGAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI INDONESIA Bibliografi Author: Delphina, Febrianna ; Okta, Siradj (Advisor) Topik: Narkotika; Pelarangan; Hak Atas Kesehatan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Febrianna Delphina_Undergraduated Theses_2022.pdf.pdf (1,001.33KB; 30 download) 201805000057_Febrianna Delphina_Lembar Administrasi.pdf..pdf (784.46KB; 4 download) Abstract Setiap negara masing-masing memiliki konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD RI Tahun 1945 berperan penting sebagai hak-hak dasar masyarakat Indonesia dengan mengatur kekuasaan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu peraturan perundang-undangan yang tegas agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari tujuan tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu undang-undang yang wajib memenuhi hak dasar manusia yaitu hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Narkotika, negara memiliki kewajiban untuk dapat mengelola narkotika demi kesehatan, kesejahteraan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat dan bangsa. Namun, kasus Fidelis di pidana penjara karena menanam ganja untuk kepentingan medis pengobatan istrinya akibat pelarangan penggunaan narkotika golongan I. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 mengenai hak atas kesehatan. Maka, permasalahan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan di Indonesia terkait adanya pelarangan penggunaan narkotika Golongan I di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif melalui studi pustaka seperti undang-undang, buku, jurnal, dan pendapat ahli. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pelarangan penggunaan narkotika golongan I pada Undang-Undang Narkotika membuat pemerintah tidak dapat memenuhi kewajibannya terkait hak atas kesehatan dalam hal ini the obligation to fulfill dan the obligation of respect serta pada Pasal 8 Undang-Undang Narkotika bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, dan Hak Asasi Manusia Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved