| Pertumbuhan industri merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara, sehingga penting sekali untuk mengelola industri lokal yang mandiri dan berdaya saing internasional agar tidak kebergantungan dengan impor. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak negara telah menerapkan kebijakan Local Content Requirement (LCR) atau persyaratan kandungan lokal sebagai kebijakan yang dianggap efektif untuk menekan laju impor. Di Indonesia sendiri, kebijakan LCR banyak diterapkan dalam berbagai sektor industri, salah satunya adalah industri telekomunikasi. Kebijakan LCR terhadap perangkat telekomunikasi 4G/LTE dan 5G diregulasi dalam Permen Kominfo 27/2015 yang telah digantikan dengan Permen Kominfo 13/2021 dan Permen Perindustrian 29/2017. Namun, mengingat Indonesia merupakan negara anggota WTO, beberapa negara berpendapat bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan Prinsip National Treatment dalam Article III.4 GATT dan Article II.1 Perjanjian TRIMs. Dengan mengacu pada data sekunder yang ada, hasil analisis yuridis normatif menemukan bahwa pertama, secara umum, kebijakan LCR merupakan kebijakan yang bertentangan dengan beberapa perjanjian dalam WTO seperti Article III GATT, Article XVII GATS, Article II.1 Perjanjian TRIMs, Article III.1 b ASCM, dan Article III.1 GPA. Kedua, apabila dikaitkan dengan ketentuan TKDN terhadap perangkat telekomunikasi 4G/LTE dan 5G, hal tersebut juga terbukti melanggar Article III.4, Article III.5, Article XI.1 GATT dan Article II.1 Perjanjian TRIMs. Hal ini disayangkan karena manfaat yang telah diberikan oleh kebijakan LCR dalam bentuk TKDN kepada negara-negara, termasuk Indonesia, belum memiliki regulasi yang diatur secara jelas dan eksplisit dalam kententuan WTO. |