Detail PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN Bibliografi Author: Widiawati, Angelica Niken ; Maria, Lidwina T. (Advisor) Topik: Perjanjian; Tanggung Jawab Produk; Cacat Produk Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Angelica Niken Widiawati_Undergraduated Theses_2022.pdf (2.13MB; 13 download) 201805510056_Angelica Niken Widiawati_Lembar Administrasi.pdf (208.63KB; 1 download) Abstract Jual beli adalah suatu kegiatan dimana salah satu pihak bersedia untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya bersedia untuk membayar sejumlah uang sebagaimana telah disepakati oleh para pihak tersebut. Dengan adanya perjanjian ini dapat diartikan bahwa para pihak sepakat mengenai barang dan harga yang diperoleh. Namun, dalam praktik jual beli seringkali barang yang dibeli tidak sesuai sehingga perlu adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh penjual untuk menyerahkan barang sebagaimana yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum atas transaksi jual beli untuk melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha. Perlindungan hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata. Dalam penulisan hukum ini juga akan diangkat permasalahan bagaimana penerapan asas strict liability berlaku dalam perjanjian jual beli dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat produk yang diterima oleh konsumen yang akan dibahas melalui putusan Nomor : 77/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan tinjauan pustaka dari buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundangundangan yang berlaku serta analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan asas strict liability yang belum sepenuhnya terwujud di Indonesia dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pembeli terkait adanya barang yang mengandung cacat tersembunyi di dalam Hukum Perlindungan juga tidak selalu dipenuhi karena masih adanya pelaku usaha yang justru memusnahkan barang yang cacat tersembunyi sehingga pelaku usaha tidak memenuhi prestasi seperti perjanjian awal. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved