Saat Kepala Daerah Dilarang Berdemo  

Oleh:

Edwardson ; Siga, Arifin

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 11 (Apr. 2012), page 24-26.
Topik: Politik; Aspirasi Rakyat; Pengekangan Kepala Daerah; Kenaikan Harga BBM; Demo

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.98 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pemerintah daerah merupakan representasi ataupun perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tapi bukan berarti pemerintah pusat berhak mengekang pemerintah daerah untuk berpendapat. Langkah yang diambil pemerintah pusat yakni menghimbau agar para kepala daerah tidak ikut serta dalam sebuah unjuk rasa merupakan langkah kontroversial di tengah-tengah iklim demonstrasi dewasa ini.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali