Detail TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PERTANDINGAN TINJU PROFESIONAL DI INDONESIA Bibliografi Author: Fransantoso, Emilio ; Hutabarat, Samuel M.P. (Advisor) Topik: Kontrak Atlet; Jaminan Atlet; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2021     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: 2015050140_Emilio Fransantoso_Lembar Administrasi.pdf (623.24KB; 10 download) Emilio Fransantoso_Undergraduate Theses_Abstract_2021.pdf (1.73MB; 9 download) Abstract Kematian dalam pertandingan tinju profesional hingga saat ini masih menjadi sebuah perdebatan apakah perbuatan dan kejadian tersebut dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan pidana (melanggar hukum) atau tidak. Ketika dibahas lebih lanjut, sebenarnya kematian dalam pertandingan tinju sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipungkiri merupakan bagian dari resiko pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggung jawab pihak Promotor dan juga lembaga olahraga yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan ini berikut juga dengan bagaimana mereka dapat membebaskan petinju lawan dari jeratan pidana yang timbul akibat adanya kematian dalam pertandingan. Metode penelitian yang akan digunakan untuk studi ini adalah normatif empiris, pada dasarnya merupakan penggabungan antara hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perjanjian tinju profesional di Indonesia. Dalam penyusunan data dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk memudahkan penulisan skripsi dan untuk mendapatkan bahan maupun data dengan Studi Pustaka ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian melalui studi kepustakaan berarti mengumpulkan data dan untuk memecahkan masalah melalui data-data yang sudah ditulis atau diolah oleh orang lain atau lembaga. Namun dalam hal yang lebih dalam, seorang petinju baru dapat dipidana jika ternyata dalam hasil pemeriksaan, pengamatan bukti petunjuk, hasil visum atau otopsi yang muncul ditemukan bahwa petinju korban meninggal akibat adanya pukulan yang bersifat ilegal dan dilarang dalam pertandingan. Selebihnya, petinju wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, ada nya pertimbangan bahwa petinju melakukan pembelaan yang terpaksa serta menjalankan tugas dan profesinya sebagai petinju yang tujuan utamanya adalah untuk memenangkan pertanding. Dan dalam pelaksanaan dari kegiatan olahraga ini, ditemukan bahwa Indonesia belum cukup mewadahi kegiatan tersebut. Pemerintah ada baiknya merancang suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang dapat timbul dari kegiatan olahraga apapun khususnya tinju di Indonesia. Di luar negeri seperti di Amerika Serikat, Pemerintahnya telah membuat lembaga khusus yang bergerak sebagai wadah advokasi bagi pelaku olahraga di sana yang bernama Court of Arbitration for Sports (CAS) yang berdiri pada tahun 1984. Lembaga tersebut sebenarnya lebih menitikberatkan pada permasalahan sengketa antar pelaku olahraga dalam posisi apapun baik atlet maupun organisasi yang mengadakan pertandingan (promotor). Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved