Ancaman Mogok Sidang dari Sang Pengadil  

Oleh:

Susilo, Joko

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 13 (May 2012), page 28-30.
Topik: Kesejahteraan Hakim; Upah Kerja; Pejabat Negara; Hakim; Hukum

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.98 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Merasa tidak diperhatikan karena gaji selama empat tahun tidak naik dan 11 tahun tunjangan juga tidak berubah, sekitar 7000 hakim dari seluruh pengadilan mengancam mogok sidang kerja dari pengadilan jika pemerintah mengabaikan permintaan mereka. "Hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas disebut sebagai pejabat negara setingkat eksekutif dan yudikatif, namun gajinya tidak setara dengan pejabat negara, bahkan lebih rendah daripada gaji pegawai negeri sipil (PNS)" kata Juru Bicara Gerakan Hukum Progresif Indonesia, Martha Satria Putra, usai bertemu dengan Pimpinan KY di Jakarta, Senin (9/4).

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali