Perlu Insentif Pajak untuk Memajukan Film Nasional  

Oleh:

Sanyoto, Rudy S.

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 4 no. 23 (2012), page 62-71.
Topik: UU Perfilman; Regulasi Pajak; Peraturan Menteri Keuangan; Nilai Pabean Film Impor; PPh; PPN

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.66 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman) menyatakan film berfungsi tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai sarana kebudayaan, pendidikan, ekonomi, informasi, dan pendorong karya kreatif. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi pajak.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali