Anda belum login :: 17 Apr 2025 00:26 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Dengan Putusan No. 2507/Pdt.G/2018/PA.Bwi
Bibliografi
Author:
Anjani, Carina
;
Maria, Lidwina T.
(Advisor)
Topik:
Akibat Perceraian
;
Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak
;
Jaminan Perempuan Pasca Perceraian.
Bahasa:
(ID )
Penerbit:
Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya
Tahun Terbit:
2020
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Carina Anjani_UngraduateThesis_2020 (1).pdf
(1.02MB;
16 download
)
Abstract
Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal. Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan ialah untuk selamanya. Oleh karena itu dalam halnya perceraian, perceraian merupakan pintu darurat apabila dalam perkawinan tidak tercipta atau tidak lagi adanya kesejahteraan, kebahagiaan dan keharmonisan. Maka dapat dipastikan bahwa perceraian merupakan langkah terakhir, bukanlah sebuah pilihan. Hakim agama dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi suatu perceraian. Usaha hakim dalam mendamaikan para pihak ini merupakan suatu perintah dari undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 1989 Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1). Peran hakim sangat penting yaitu sebagai penentu dan pemutus dari suatu perkara yang diajukan kepadanya yang dalam hal ini merupakan keputusan atas suatu kelanjutan suatu perkawinan seseorang. Untuk mencapai suatu keputusan yang baik dalam mengadili suatu perkara perceraian hakim semaksimal mungkin mungkin harus menciptakan suatu perdamaian sehingga tidak terjadi perceraian, namun apabila perdamaian tidak berhasio dilakukan maka memang pereraian ialah jalan terakhir yang harus ditempuh dan hakim berkewajiban untuk memeriksa serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Oleh sebab itu dalam skripsi yang dibuat oleh penulis dengan bentuk penelitian yuridis normative, dengan menggunakan norma-norma hukum yang ada serta hukum islam untuk membahas mengenai putusan hakim No.2507/Pdt.G/2018/PA.Bwi.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.078125 second(s)