Detail Jaminan Kebebasan Berpendapat Bagi Warga Negara Dalam Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Di Papua Tanggal 19 Agustus 2020 Bibliografi Author: Yudoprakoso, Paulus Wisnu (Advisor); Aprilio, Daniel Topik: Kebebasaan berpendapat Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: Daniel Aprilio_Undergraduate Theses_2020.pdf (847.81KB; 12 download) Abstract Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang melekat pada setiap warga negara, hal ini sesuai dengan landasan negara pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 e ayat (2) bahwa “ Setiap orang bebas menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati Nurani nya”. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat. Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan. Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tertulis dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang yang cakap. Karena merupakan salah satu hak asasi manusia, maka kebebasan berpendapat ini haruslah dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi. Prinsip tentang perlindungan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved