Detail PERANAN LAPSPI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN DI INDONESIA Bibliografi Author: Setiawan, Marcelia ; Purbasari, R,M, Putri (Advisor) Topik: LAPSPI; Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia; Perbankan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Marcelia Setiawan_Undergraduate Thesis_2020.pdf (9.19MB; 42 download) Abstract Perbankan merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Produk perbankan yang seiring waktu semakin bervariasi menimbulkan daya tarik konsumen. Sering terjadi dalam praktik, nasabah dan LJK mengalami kesalahpahaman dan timbul kerugian sehingga hal ini menciptakan sengketa. Penyelesaian sengketa perbankan dapat dilalui melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Seiring berjalannya waktu, banyak lembaga ADR yang lahir untuk menyelesaikan sengketa jalur non-litigasi. Salah satunya adalah LAPSPI, salah satu lembaga ADR yang menyelesaikan sengketa perbankan. LAPSPI merupakan lembaga baru yang hadir di dalam dunia ADR. Oleh karena itu, perlu diidentifikasikan (1) Dimana kedudukan LAPSPI (Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan (2) Bagaimana kekuatan eksekusitorial dalam pelaksanaan putusan LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia). Metode penelitian Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. LAPSPI adalah lembaga independen yang terbentuk atas dasar Peraturan OJK yang tugasnya adalah menyelesaikan sengketa perbankan di luar pengadilan. Karakteristik LAPSPI bila ditinjau hampir sama dengan lembaga ADR yang sudah ada saat ini. Sehingga untuk mendapatkan keunggulan dan kelemahan LAPSPI, dilakukan komparasi terhadap lembaga ADR yang lainnya. Dari hasil perbandingan tersebut, seharusnya LAPSPI dapat menyikapinya dengan memperbaiki kekurangannya tersebut sehingga LAPSPI dapat bekerja lebih efektif. Salah satu kelemahan dari LAPSPI sendiri adalah LAPSPI tidak mempunyai kewenangan dalam memberi sanksi kepada para pihak yang tidak menjalankan putusan. Hal ini membuat kekuatan eksekusitorial dari LAPSPI tidak cukup mengikat. Sehingga diperlukan peraturan untuk memberikan kewenangan lebih kepada LAPSPI. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved