Detail Implementasi Hak Pilih Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemilihan Umum Pada Era Reformasi Bibliografi Author: Sardadi, Johanes (Advisor); Safitri, Kartika Topik: Hak Pilih; Tentara Nasional Indonesia; Pemilihan Umum Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: Kartika Safitri_Undergraduate Theses_2020.pdf (1.07MB; 18 download) Abstract Reformasi TNI merupakan suatu proses perubahan institusional dalam tubuh TNI sebagai komponen bangsa Indonesia. Momentum adanya reformasi TNI diharapkan TNI terlepas dari kegiatan politik praktis di berbagai tatanan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Muatan perubahan dalam reformasi TNI mencakup perubahan kedudukan dan fungsi struktur ketatanegaraan. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 Ayat (1) ini mengatur tentang persamaan kedudukan bagi warga Negara dalam Hukum dan pemerintahan. Dan dalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan bagi warga Negara termasuk anggota TNI untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Bahwa sejak era reformasi TNI tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat sinkronisasi hukum antara penghapusan hak pilih TNI dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis. Masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum? (2). Bagaimana prinsip serta konsekuensi hak konstitusional terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum? Teori yang ditinjau adalah teori tentang sejarah TNI, teori hak pilih, teori Negara demokratis, teori Pemilihan Umum dan teori konstitusionalitas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder yang didukung data primer. Narasumber berasal dari anggota TNI. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah disusun oleh penulis adalah sebagai berikut: bahwa pengaturan selama tiga Orde kekuasaan mengalami kemunduran. Pada masa Orde lama ABRI dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. Pada Orde baru, ABRI tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, namun keberadaan ABRI dalam dunia politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan, sejak reformasi hak pilih TNI dihilangkan. Sehingga TNI hanya melaksanakan tugas Negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Dilihat dari segi institusi, TNI mempunyai pembatasan terhadap hak pilih dalam Pemilihan Umum. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu pengingkaran dan pelanggaran dan konteks Hak Asasi Manusia. Kesimpulan singkat dari skripsi ini adalah TNI bersinergi untuk tidak berpolitik praktis, ketentuan hak pilih TNI dapat dibatasi oleh perundang-undangan bukan menghilangkan begitu saja hak politiknya karena ketentuan tersebut tidak serta merta menimbulkan pertentangan terhadap konstitusi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved