Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Prinsipal Asing dan Peran Bank Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) Bibliografi Author: Uniputty, Jason Yeremia ; Bernadetta, Wulandari Tjandra (Advisor) Topik: Gerbang Pembayaran Nasional; Prinsipal Asing; Bank Indonesia. Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Yeremia Jason Uniputty_Undergraduate Theses_2019.pdf (2.17MB; 49 download) Abstract Sejak awal abad-21, sistem pembayaran di Indonesia diwarnai dengan kehadiran prinsipal-prinsipal dari luar negeri yang biasa disebut Bank Indonesia sebagai prinsipal asing dengan jaringan switching yang memungkinkan para nasabah suatu bank dapat melakukan transaksi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan yang dilakukan para prinsipal asing ini tentunya membawa perkembangan ekonomi masyarakat ke tingkat yang lebih luas, karena adanya infrastruktur yang menjembatani transaksi lintas negara. Bank Indonesia menyusun Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) beserta Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) untuk menunjang dan mendukung pemerintah dalam rangka membuat jaringan switching yang terintegrasi dan dapat dioperasikan di dalam negeri. Munculnya gerbang pembayaran nasional ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut (1) bagaimana sistem pembayaran non-tunai di Indonesia setelah terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional terkait dengan transaksi lintas negara? (2) bagaimana dampak hukum penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional terhadap penyelenggaraan kegiatan prinsipal asing dalam hal ini, Visa dan Mastercard terkait jasa sistem pembayaran di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penerapan peraturan gerbang pembayaran nasional ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya berkurangnya fleksibilitas transaksi yang dilakukan masyarakat, kurangnya sosialisasi yang didapatkan para merchant. Prinsipal asing yang tidak lagi dapat melakukan proses routing data transaksi karena diganti dengan sistem integrasi gerbang pembayaran nasional menyebabkan berkurangnya pendapatan yang didapat oleh para prinsipal terkhusus pada kegiatan routing data kartu ATM/debit. Saran yang diberikan kepada Bank Indonesia adalah menjamin konektifitas dari berbagai instansi terutama instansi yang berhubungan dengan imigrasi, masyarakat bila memiliki mobilitas yang tinggi untuk sekarang tidak perlu mengganti kartu menjadi logo gerbang pembayaran nasional ataupun menambah kartu, prinsipal asing diharapkan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga switching gerbang pembayaran nasional. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved