Dalam hal mendayagunakan sumber daya alam sehingga menghasilkan devisa seoptimal mungkin demi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang dan beberapa kebijakan Pemerintah lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka PT. Inhutani I Bekasi sebagai anak perusahaan dari PT. Inhutani I Jakarta diberi wewenang untuk memanajemen perusahaannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pemasaran, dan pengawasan, sehingga perusahaan itu boleh dikatakan berjalan secara otonom. Namun di dalam kenyataannya, pemberlakuan Undang-undang dan beberapa Kebijakan Pemerintah tersebut mengalami hambatan dan permasalahan yang harus segera diperbaiki guna kelancaran dan peningkatan ekspor kayu olahan. Melalui penulisan skripsi ini, penulis ingin mengetahui penyebab turunnya ekspor kayu olahan pada PT. Inhutani I Bekasi, menelaah pemberlakuan kebijaksanaan ekspor serta kesiapan pihak pengekspor dalam kaitannya dengan peningkatan ekspor. |