Detail DPR: Pemberlakuan Inpres Mengganggu Kedaulatan Bangsa   Oleh:  [s.n] Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3068 (May 2011), page EKU1-EKU3. Topik: Kedaulatan Bangsa; Morotarium; Pengelolaan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.90 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Wakil Ketua Komisi IV, Firman Subagyo, menegaskan pemberlakuan Inpres No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sengat mengganggu kedaulatan bangsa. Pengelolaan dana kompensasi moratorium hutan alam primer dan lahan gambut selama dua tahun yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan internasional, kata Firman di Jakarta, Jumat pekan lalu (20/5), memberi kesan kedaulatan bangsa ini tidak dihargai lagi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved