Detail Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Kegiatan Investasi Yang Terhambat Oleh Peraturan Daerah Di Tinjau Dari Uu No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Bibliografi Author: SIMAMORA, BAGINDA JOHANES ; Melani, Rr. Adeline (Advisor) Topik: Investasi; Perlindungan Investor Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Baginda Johanes Simamora’s Undergraduate Theses.pdf (793.94KB; 45 download) Abstract Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang membutuhkan dana untuk membangun perekonomian sangat membutuhkan yang namanya investasi. Sebagai investor memerlukan perlindungan hukum untuk kegiatan investasinya akan tetapi sering sekali peraturan daerah tempat berlangsungnya investasi tidak memberikan perlindungan hukum dan merugikan investor. Oleh karena itu penulis ingin membahas tentang perlindungan investor yang melakukan kegiatan investasi tetapi terhambat oleh peraturan daerah ditinjau dari UU nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, upaya hukum yang dapat dilakukan investor terkait peraturan daerah yang merugikan dan akibatnya jika peraturan daerah tidak sejalan dengan aturan pusat yaitu UU nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jika di tinjau dari UU nomor 25 tahun 2007 belum mengatur secara khusus perlindungan investor tetapi dalam peraturan BKPM no 14 tahun 2017 mengatur perlindungan investor secara khusus oleh BKPM yaitu pengawasan, pemantauan, pembinaan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved