Detail Studi Perbandingan Antara Skema Gross Split dan Cost Recovery dalam Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Bibliografi Author: DWINUGROHO, INDRA ; Wahyuningtyas, Sih Yuliana (Advisor) Topik: Gross Split; Cost Recovery; Hulu Migas; Kontrak Kerja Sama Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2013050297-Indra.pdf (5.14MB; 9 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4370 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract (E) Kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta merupakan hal yang tidak terpisahkan dari industri hulu migas di Indonesia. Kerja sama tersebut terwujud dalam Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani oleh kontraktor dan pemerintah. Dalam suatu Kontrak Bagi Hasil yang ada di Indonesia, terdapat skema mengenai hak kontraktor untuk mendapatkan pengembalian biaya operasi dari pemerintah, yang disebut sebagai cost recovery. Skema cost recovery dianggap tidak membawa keuntungan bagi negara, maka dari itu pemerintah mengeluarkan ketentuan baru yang menghapuskan skema cost recovery, dan menggantikannya dengan skema gross split. Skema tersebut memperbesar persentase bagi hasil kontraktor yang telah disepakati sejak awal dan memberikan kemungkinan perubahan persentase tersebut sesuai dengan faktor keekonomian tertentu secara berkala. Penelitian ini akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua skema tersebut, serta menentukan skema manakah yang dianggap terbaik bagi kepentingan rakyat untuk diaplikasikan dalam sebuah Kontrak Bagi Hasil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwasanya skema cost recovery memiliki lebih banyak kekurangan dari pada skema gross split, dan bahwa negara telah dirugikan dengan keberadaan skema cost recovery yang memberikan pengembalian biaya operasi kepada kontraktor dengan hasil produksi migas atau disebut juga dengan sistem in-kind. Namun, skema gross split juga masih kekurangan peraturan pelaksana yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi pihak kontraktor. Untuk itu, pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana skema gross split dan memaksimalkan penggunaan migas untuk kepentingan rakyat dengan menghapuskan sistem pengembalian biaya operasi secara in-kind bagi Kontrak Bagi Hasil yang masih menggunakan skema cost recovery. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved