Detail Upaya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Narkotika Bibliografi Author: PUTRI, ADINDA DWI ; Fransiska, Asmin (Advisor) Topik: Perlindungan Saksi dan Korban; LPSK; Tindak Pidana Narkotika Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2012050255-Adinda.pdf (800.98KB; 56 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4343 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Hasil penelitian menunjukan perlindungan untuk saksi dan korban tindak pidana narkotika, Berbagai bentuk kekerasan, ancaman kekerasan ataupun intimidasi yang diterima korban menjadi alasan utama yang membuat nyali korban maupun saksi kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan saksinya atas suatu tindak pidana. kedudukan korban tindak pidana narkotika dalam kebijakan narkotika di Indonesia. UU 35/2009 menyebutkan bahwa pecandu adalah pelaku kejahatan yang harus masuk dalam proses hukum. Karena tidak ada pembeda yang jelas. UU 31/2014 yang mengatur tentang perlindungan korban dan saksi pun belum adanya kepastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut secara nyata telah dapat merugikan bagi korban penyalahguna narkotika yang seharusnya dilindungi hak-haknya dan mendapatkan rehabilitasi bukan untuk dihukum selama empat tahun. Korban penyalahgunaan narkotika itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi lebih baik. Double Track System merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Perlu adanya perubahan UU 31/2014 mengenai lembaga rehabilitasi social sesuai dengan definisi serta konsep yang telah ditetapkan di dalam literatur. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved