Detail Naskah Akademik Dalam Pembahasan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Bibliografi Author: TOMAN, BOSSGA YOS ; Foekh, Daniel Yusmic Pancastaki (Advisor) Topik: Naskah Akademik; Materi Muatan Draft Rancangan Undang- Undang; Alat Kelengkapan DPR RI Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2013050072-Bossga.pdf (13.17MB; 41 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4334 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penulisan hukum ini menggunakan metode Yuridis-Normatif untuk menjawab permasalahan penelitian apakah pembahasan draft Rancangan Perubahan UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD harus sesuai dengan materi yang dimuat dalam Naskah Akademik, serta dampak pengisian pimpinan di alat kelengkapan DPR yang tidak lagi menggunakan sistem proporsional pada UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai negara hukum, Indonesia mewujudkan hukumnya dalam bentuk tertulis melalui Peraturan Perundang-undangan. Naskah Akademik menjadi prasyarat perubahan/pembentukan suatu undang-undang. Di dalam RUU Perubahan atas UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mekanisme pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan DPR tidak diatur di dalam Naskah Akademik. Mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR tidak lagi menggunakan sistem proporsional melainkan sistem pemilihan paket. Pasca pelantikan anggota DPR Periode 2014-2019, Koalisi Merah Putih (oposisi pemerintah) menguasai seluruh kursi pimpinan alat kelengkapan DPR sedangkan Partai PDI-P yang memenangkan Pemilu Legislatif 2014 tidak mendapatkan kursi pimpinan sama sekali. Pembahasan mengenai tata cara pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR pada saat pembahasan tingkat I mengabaikan materi materi Naskah Akademik. Ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan DPR terhadap kedaulatan rakyat karena partai pemenang pemilu secara mutadis mutandis diharapkan menjadi pimpinan di DPR sebagaimana UU yang lama mengaturnya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved