Detail Yuridis Analisis Perlindungan Konsumen Terkait Informasi Menyesatkan Yang Diberikan Oleh Jakarta Model United Nations Sebagai Penyelenggara MUN (Simulasi United Nations General Assembly) Bibliografi Author: JESHUANI, SYLVANIA ; Wulandari, Bernadetta Tjandra (Advisor) Topik: Perlindungan Konsumen; UN4MUN; JMUN Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2013050303-Sylvania.pdf (1.49MB; 30 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4325 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam berkegiatan usaha, konsumen selalu berada pada posisi inferior yang disebabkan oleh ketidakseimbangan perlindungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini diakui oleh PBB dalam resolusi nomor AJRES/39/248 tahun 1985. PBB terns menunjukkan kepeduliannya atas perIindungan konsumen dengan mengeluarkan resolusi nomor E/1999/INF/2/Add.2 of 20 July 1999 (sebagai revisi dari resolusi nomor AJRES/39/248) yang berisi tentang keinginan untuk mewujudkan perlindungan konsumen oleh semua bangsa di dunia. Indonesia turut mewujudkan keinginan tersebut pada 20 April 1999 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK, mulai berlaku pada 20 April 2000 . Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran hak konsumen Jakarta Model United Nations (JMUN) sebagaimana diatur dalam UUPK, berfokus pada Pasa14 hurufb dan c. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini juga membahas mengenai restorasi kerngian konsumen berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK, sehingga terIihat fungsi UUPK sebagai umbr;lia act yang mereposisi segala kepentingan konsumen yang tidak diatur dalam undang-undang lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yuridis analisis. HasH penelitian ini memaparkan tentang pelanggaran yang JMUN lakukan pada tahap pratransaksi dalam bentuk pemberian informasi menyesatkan. Batasan informasi menyesatkan dianalisis dengan melihat ketidaksesuaian prosedur yang JMUN terapkan dengan prosedur standar PBB yang terangkum dalam UN4MUN. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai tanggung jawab JMUNuntuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang hendaknya diberikan dengan cara memberikan simulasi ulang konferensi PBB dengan menggunakan prosedur UN4MUN dan tanpa memungut biaya tambahan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved