Anda belum login :: 03 Jun 2025 20:58 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 22 no. 237 (Sep. 2016)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2016    Bulan: 09    Edisi: 27 Sep 2016    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Menteri dalam Negeri Republlik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016), halaman D1-D5
  2. Perlakuan Perpajakan, Kepabeaan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.010/2016 tanggal 30 Juni 2016), halaman G1-G5
  3. Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Naasbah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tanggal 29 Juni 2016), halaman J1-J9
  4. Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016) , halaman N1-N6
  5. Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016), halaman O1-O8
  6. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesis Nomor 21/Permen-kp/2016 tanggal 11 Juli 2016), halaman S1-S13
  7. PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 1 Thuan 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016), halaman 1A1-1A6
  8. LAD Picu Kisruh Kerajaan Gowa, halaman 8-10
  9. Jokowi dan Duterte Soal Mary, halaman 11-13
  10. Pertalite Kian Gerus Premium, halaman 25-27
  11. Waspada Perusahaan Negara Terjerat Utang, halaman 28-29
  12. Kewenangan BPOM Perlu Ditingkatkan, halaman 30-32

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.0625 second(s)