Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sisitem Peradilan Pidana di Indonesia  

Oleh:

Machmudin, H. Dudu Duswara

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 26 no. 300 (Nov. 2010), page 61-65.
Topik: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Sisitem Peradilan Pidana di Indonesia; Negara Memberi Perlindungan; Kesejahteraan; dan Kemakmuran.

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: VV3.21 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tujuan mulia dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejatinya adalah kerangka dasar tentang bagaimana negara dapat memberi perlindungan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi setiap warga negara. Negara Republik Indonesia telah mencapai hampir 65 tahun merdeka dari cengkeraman penjajah, namun tujuan sakral tersebut belum juga dapat digapai oleh seluruh rakyat Indonesia. Penyebab terlambatnya pencapaian tersebut ditengarai oleh berbagai permaslahan yang salah satu di antaranya adalah masih terjadinya praktik korupsi.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali