| Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, merawat serta mendidik dan membesarkan anak merupakan harapan dari terbentuknya keluarga. Namun seiring dengan berlangsungnya perkawinan, dalam kenyataannya tidak semua perkawinan berlangsung langgeng dan bahagia tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan perceraian. Dampak dari perceraian antara suami-istri salah satunya. yaitu hak asuh anak. Menmut Undang-Undang perkawinan, apabila terjadi perceraian antara suami istri dalam hal ini, baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semanta-mata berdasarkan kepentingan si anak, meskipun kekuasaan itu dipegang oleh salah seorang dari mereka (suami-istri). Akan tetapi tidak semua pasangan suami-istri yang sudah mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak. Dalam putusan No. 306IPDT.G/2012IPN.JKT.UT mengenai k.asus perceraian perkawinan campuran antara Angelina Prisilla sebagai Warga Negara Indonesia dan William ITe Fu sebagai Warga Negara Arnerika Serikat, hakim pengadilan negeri memutuskan untuk memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada penggugat yaitu Angeline Prisilla dengan alasan anak yang masih di bawah umur memerlukan perawatan seorang ibu, Berdasarkan hal tersebut, penulis di dalam skripsi ini meninjau dengan metode pendekatan yuridis nonnatif pertimbangan hakim di dalam Putusan No. 306/PDT.G/2012IPN.JKT.UT. Terkait dengan putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada istri, penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim keliru karena seharusnya hakim dalam memutus perkara lebih memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi dan tidak memutus perkara berdasarkan yurisprudensi. Hal ini semata mata demi kepentingan anak yang masih dibawah umur agar terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, mental dan sosial. |