Detail Analisis Terhadap Pendekatan Rule of Reason Dalam Larangan Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris Menurut Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bibliografi Author: HORO, MENTARI PRAVIANTI ; Wahyuningtyas, Sih Yuliana (Advisor) Topik: Jabatan Rangkap; Rule of reason; Hukum Persaingan Usaha Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2016     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2012050166-Mentari P.pdf (493.33KB; 47 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4085 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Prinsip ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tidak melarang secara mutlak direksi atau komisaris suatu perusahaan untuk merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di perusahaan lain. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah rangkap jabatan direksi dan komisaris yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan apakah penggunaan pendekatan rule of reason terhadap Pasal 26 sudah memadai untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran pada rangkap jabatan direksi atau komisaris. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Jabatan rangkap dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Direksi atau komisaris yang merangkap jabatan dapat memicu persaingan usaha tidak sehat secara horizontal atau secara vertikal. Perusahaan melakukan praktik rangkap jabatan tidak selalu berdasar pada alasan yang anti persaingan. Berdasarkan pendekatan rule of reason, apabila terdapat alasan yang dapat membenarkan, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran terdapat hukum persaingan usaha. Salah satu alasan yang dapat membenarkan yaitu rangkap jabatan sebagai alat untuk mengakses dan bertukar informasi dengan tujuan terciptanya efisiensi dalam kegiatan usaha perusahaan. Apabila diadakan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999, sebaiknya pendekatan rule of reason tetap diterapkan pada Pasal 26, dan perlu dijelaskan secara rinci kriteria-kriteria pokok dalam hal penerapannya, serta perlu diadakan pelatihan dan pemahaman dalam hal analisis ekonomi terhadap penegak hukum persaingan usaha. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved