Detail Analisis Yuridis Terhadap Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Pemakaian Jasa Bibliografi Author: RAHMANANDA, ANNISA ; Siombo, Marhaeni Ria (Advisor) Topik: Perjanjian; Force Majeure Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2015     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2011050165-Annisa R.pdf (1.47MB; 39 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4029 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perjanjian merupakan dasar bertindak bagi para pihak yang bersepakat sesuai dengan dasar hukum Pasal 1338 KUHPerdata. Didalam perjanjian diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pada dasarnya para pihak harus mengatur secara terperinci dan dapat memprediksikan hal yang mungkin terjadi guna melindungi kelangsungan pelaksanaan perjanjian tersebut. Peristiwa yang tidak diketahui datangnya dan memungkinkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya, disebut dengan keadaan memaksa atau force majeure. Tidak terlaksananya prestasi tersebut dikarenakan adanya keadaan memaksa, tidak membuat salah satu pihak menjadi masuk dalam katagori wanprestasi. Hal ini dikarenakan adanya pembelaan oleh Tergugat yang dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi akibat dari force majeure. Secara umum, force majeure dikaitkan dengan bencana alam, perang, huru-hara, dan lain-lain. Dasar hukum force majeure terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, yang pada intinya menyebutkan bahwa tidak ada pengantian kerugian apabila disebabkan karena keadaan memaksa. Tetapi pada kenyataannya terdapat peristiwa lain yang masuk dalam katagori keadaan memaksa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam Putusan Nomor: 05/PDT.G/2012/PN.BGR menyatakan bahwa sakitnya ayah Para Tergugat termasuk dalam keadaan memaksa. Hal ini terjadi dikarenakan definisi mengenai force majeure tidak diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut tentang force majeure menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berkaitan dengan topik. Agar dapat menjawab permasalahan bahwa argumentasi Para Tergugat termasuk dalam force majeure dan memperjelas penggunaan tradisi dan kebiasaan sebagai pertimbangan Hakim maka diperlukan suatu penafsiran hukum yang dilakukan oleh Hakim. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved