Anda belum login :: 08 Jun 2025 20:31 WIB
Detail
BukuKedudukan Hak Tagih Buruh Terhadap Pemegang Hak Jaminan Kebendaan dalam Kepailitan
Bibliografi
Author: PENDOWO, PETER ; Poloan, Khairil (Advisor)
Topik: Kedudukan Hak Tagih; Buruh; Pemegang Hak Jaminan Kebendaan
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2015    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: 2011050099-Peter P.pdf (7.47MB; 37 download)
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FH-4017
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Kedudukan hak tagih buruh menjadi permasalahan dalam kepailitan ketika terdapat pula kreditor separatis yang ingin menuntut haknya. Karena setiap Undang-undang Sali ng melindungi kepentingan objeknya masing-masing tanpa memperhatikan Undang-Undang lainnya sehingga menimbulkan pertentangan diantara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Saat terjadi hal seperti ini, timbullah ketidakpastian hukum yang meresahkan masyarakat, hukum yang seharusnya dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat luas sekarang malah sebaliknya tidak melindngi melainkan memperkeruh keadaan saat terjadi sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kajian terhadap Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 Ayat 1, kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang berarti kreditor separatis berada diposisi paling tinggi diantara kreditor-kreditor lainnya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 Ayat 4, dinyatakan bahwa pembayaran upah pekerja didahulukan jika perusahaan pailit. Terjadi perbedaan kepentingan antara Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penulis menggunakan UUD 1945, pengecualian yang diberikan oleh Pasal 1134 KUHPerdata serta beberapa alasan-alasan hukum yang akhirnya membuat kedudukan hak tagih akan upah pekerja lebih tinggi daripada kreditor separatis.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.078125 second(s)