Detail Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Tinjauan dari Sudut Perundang-undangan.   Oleh:  Lumbuun, Ronald Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 25 no. 297 (Aug. 2010), page 13-26. Topik: Kewenangan Mahkamah Agung; PERMA dalam sistem Perundang-undangan Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: VV3.20 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Sejak awal berdirinya Indonesia telah dicita-citakan sebagai suatu negara hukum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dan prasyaratan utama dari sebuah negara hukum adalah terdapatnya asas separation of power atau asas distribution of power yang biasanya terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, serta kekuasaan administrasi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved