Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Pada Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Terkait Pelaksanaan Normalisasi Kali Ciliwung Bibliografi Author: CHIKITA, MELISA ; Swantoro, A. Aris (Advisor) Topik: Hukum Perdata; Normalisasi; Pengadaan; Tanah Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2010050208-Melisa.pdf (3.75MB; 26 download) [Informasi yang berkaitan dengan koleksi ini di internet] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3916 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pentingnya tanah yang merupakan hak dasar setiap manusia dijamin dalam hukum nasional, jelas bahwa tanah merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dan hams dipenuhi, namun manusia yang bersifat abadi dengan tanah juga harus melalui beberapa rangkaian proses untuk dapat diakaui secara hukum kepemilikannya atas tanah tersebut, agar mempunyai hak yang sah. Tanah juga memiliki fungsi sosial, yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah bahwa meskipun manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilih tanah, tidak berarti pemilik tanah dapat berbuat semena-mena menggunakan haknya, tanpa meperhatikan kepentingan orang lain dan karena itu hak milik atas tanah bisa saja dicabut karena fungsi sosial tanah tersebut. Fungsi sosial tersebut juga diperkuat dalam Pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang", akan tetapi kita sering mendengar mengenai pengadaan tanah yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pengadaan tanah di Kampung Pulo untuk normalisasi Kali Ciliwung penulis membahas mengenai bagaimana Penerapan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 terkait normalisasi tersebut dan juga bagaimana perlindungan hukum bagi warganya, dengan menggunakan metode penelitian yaitu Yuridis Normatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa penerapan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 untuk normalisasi ini tidak berjalan sesuai dengan perencanaannya, namun dalam hal pengadaan tanahnya sudah mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan untuk perlindungan hukum warganya mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan peraturan berlaku. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved