| Amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban publik, diharapkan dapat mencapai optimalisasi anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diharapkan dapat dioptimalkan, pada kenyataannya kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan masih sangat terbatas, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengetahui kemampuan keuangannya dengan menentukan skala prioritas dengan efektif dan efisien serta penggunaan anggaran yang serasi untuk kepentingan umum. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berkesinambungan dan membawa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah melalui analisis rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja daerah, serta menganalisis pengaruh dari kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilakukan pada 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS Statistics 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, 2) rasio efektifitas keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM, 3) rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM dan 4) rasio keserasian belanja daerah tidak berpengaruh positif terhadap IPM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap IPM ditinjau dari tingkat kemandirian daerah tergolong sangat rendah, dari tingkat efektifitas tergolong sangat efektif, dari tingkat efisiensi tergolong sangat efisien, dan dilihat dari tingkat keserasian belanja daerah tergolong kurang serasi. |