Detail Upaya Pihak Ketiga Dalam Memperoleh Kembali Barang Miliknya Menjadi Barang Sitaan Tindak Pidana Illegal Loging Bibliografi Author: HASUDUNGAN, RAYMOND ; Adipradana, Nugroho (Advisor) Topik: Penyitaan; Hukum Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2010-050-274 Raymond H's Undergraduate Theses.pdf (1,004.94KB; 16 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3878 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Keberadaan hukum ditengah masyarakat sebenarnya tidak dapat diartikan juga sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga sebagai sarana yang mampu melindungi kepentingan manusia, karena tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya keseimbangan diharapkan adanya kepentingan manusia terlindungi. Dalam tercapainya perlindungan kepentingan manusia tersebut hingga pada saat ini, hukum dalam hal ini masih belum mampu memenuhinya sehingga tidak terciptanya tatanan masyarakat yang menciptakan ketertiban dan keseimbangan, hal itu dapat kita lihat dalam pengaturan mengenai illegal logging didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang juga diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan. Dimana dalam pengaturan tersebut meniadakan salah satu bentuk tujuan keberadaan hukum yang melindungi kepentingan manusia dengan tidak menjelaskan keberadaan upaya hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang disita dalam tindak pidana illegal logging. Maka dari itu dalam penulisan hukum ini, penulis akan membahas upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga dalam memperoleh barang miliknya yang menjadi barang sitaan tindak pidana illegal logging jika ditinjau dari UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, SEMA No 1 Tahun 2008 dan KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dengan acuan kasus putusan Pengadilan Negeri Purbalingga nomor:44/pidB/2009, dengan Putusan pengadilan Negeri Kepanjen nomor:850/pid.sus/2001/pn.kpj. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved