Detail Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Ditinjau Dari Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektonik (Studi Kasus Perlindungan Nasabah Bank CIMB Niaga) Bibliografi Author: PURWONO, SATRIO ; Handaruprasetyo, Yosef Teguh (Advisor) Topik: Perlindungan Konsumen; Kartu Kredit; UU ITE; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2008-050-282.pdf (455.58KB; 28 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3807 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Kartu kredit saat ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran tunai. Transaksi pembayara ini disebut dengan sistem transfer dana secara elekronis atau electronic funds transfer ( EFT). Kecanggihan transaksi yang menggunakan sarana kartu kredit tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Teknologi telah banyak merubah aspek bisnis dan pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah Ecommerce ( Electronic Commerce ). E- ommerce merupakan kegiatan – kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufakur, services providers dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer ( computer network ), yaitu internet. Penulis mencoba untuk menjawab permasalahan yang ada dengan meneliti mengenai penjelasan mengenai perlindungan nasabah kartu kredit ditinjau dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit pada Bank CIMB Niaga. Berdasarkan penelitian Perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemberian informasi melalui media cetak maupun elekronik tersebut ternyata tidak menguntungkan nasabah kartu kredit khususnya pada saat penandatangan aplikasi, hubungan hukum yang timbul tidak seimbang,demikian juga terhadap faktor – faktor penghambat terhadap Perlindungan hokum terhadap nasabah kartu kredit ternyata lebih mengunungkan pihak Bank. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved