Detail Tanggung Jawab Direksi Yang Pengangkatannya Batal Demi Hukum Atas Perbuatan Hukum Yang Telah Dilakukan Untuk Dan Atas Nama Perseoan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bibliografi Author: RAMADHAN, RANDY ; Melani, Rr. Adeline (Advisor) Topik: Direksi; Tanggung Jawab; Perseroan Terbatas; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Randy Ramadhan's Undergraduate Theses.pdf (744.68KB; 26 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3779 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya Seorang angggota Direksi diangkat oleh RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan. Oleh karena itu dalam hal pengangkatan anggota Direksi terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon anggota Direksi. Namun apabila pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut adalah batal demi hukum. Selanjutnya permasalahan dalam penulisan ini adalah pertama bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal pengangkatannya batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan kedua apakah pengaturan tentang pembatalan pengangkatan Direksi yang batal demi hukum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sudah memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Direksi yang pengangkatannya batal demi hukum menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3). Namun seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat (5), hal itu tidak mengurangi tangggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan 104 UU PT. Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU PT. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved