Detail Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Bibliografi Author: YEREMIA, MARLAMB SAMUEL ; Wibowo, Antonius Priyadi S. (Advisor) Topik: PecanduNarkotika; PenyalahgunaNarkotika; Rehabilitas; Hukum Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Marlamb Samuel Y's Undergraduate Theses.pdf (926.79KB; 26 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3772 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia masih menjadi permasalahan nasional yang tidak kunjung tuntas. Permasalahan ini menjadi kian marak dan kompleks. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang direhabilitasi. Menurut penilitian Badan Narkotika Nasional dan Puslitkes Universitas Indonesia menunjukkan data pecandu narkotika sebesar 1,99% atau sejumlah 3,6 juta jiwa dari populasi penduduk yang berada di Indonesia. Dalam kurun waktu dua tahun akan terjadi peningkatan prevalensi sekitar 0,5% jumah prevelansi penyalahguna narkoba untuk tahun 2015 yang diprediksikan mengalami kenaikan menjadi 2,8% atau sejumlah 5,1-5,6 juta jiwa. Dalam penelitian ini menggunakan metode data sekunder yang didasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Makamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang secara khusus mengenai penempatan pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika yang akan direhabilitasi dan metode primer berupa wawancara terhadap narasumber yang terkait. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional melaksanakan suatu rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dengan bedasarkan struktur organisasi, pegawai dan residen. Dalam menjalankan rehabilitasi medis terdapat tahap awal (Intake Process), tahap perkembangan (Detoksifikasi), tahap akhir (Entry Unit) dan pada rehabilitasi sosial terdiri dari tahap Program Primary sampai Program Re- Entry. Namun pelaksanaan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang pelaksanaan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Serta pada Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional masih ada kelemahan yang terdapat pada proses atau tahap rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga, seharusnya dalam hakim menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan penyakit yang menyertai pecandu narkotika dan pada rehabilitasi sosial seharusnya memberikan informasi atau pengetahuan yang dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan mengenai Re – Entry dan pasca rehabilitasi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved