Detail Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Khususnya Kartu Tanda Penduduk di DKI Jakarta Bibliografi Author: YOGASWARA, IKHWAN ; Sembiring, Tjipta (Advisor); Adipradana, Nugroho (Advisor) Topik: Tindak Pidana; Pemalsuan Surat; KTP; Hukum Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ikhwan Yogaswara's Undergraduate Theses.pdf (232.15KB; 12 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3570 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Tindak pidana pemalsuan di DKI Jakarta, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Perkembangan dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan menggunakan surat palsu, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mengenai penyebab kelemahan-kelemahan proses pembuatan KTP sehingga masih banyak munculnya KTP palsu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar terbitnya KTP palsu dan sanksi pidana bagi penyalahgunaan KTP palsu. Dapat disimpulkan bahwa kelemahan terjadinya tindak pidana mempergunakan surat palsu, yaitu adanya niat seseorang, system pengurusan surat-surat berbelit-belit, adanya permintaan untuk melakukan pemalsuan surat. Upaya pencegahannya pun yaitu dengan upaya preventif seperti peranan dan kinerja pemerintah, perbaikan sistem dan prosedur pengurusan surat seperti KTP, sehingga masyarakat yang hendak melakukan proses pengurusan kartu identitas tidak dipersulit, sedangkan upaya represifnya seperti melakukan razia KTP dan pelaku pembuat KTP palsu ditangkap oleh aparat penegak hukum agar si pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang dapat membuat efek jera sesuai dengan UU dan pasal yang berlaku di hukum Indonesia.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini adalah metode yuridis normatif dimana didalamnya penulis akan membahas dan menganalisa kelemahan, pencegahan, serta sanksi pidana mengenai pemalsuan surat identitas KTP palsu di Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved