Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu  

Oleh:

Hadjar, Abdul Fickar

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pantarei vol. 1 no. 2 (Nov. 2008), page 22-33.
Topik: Uandang-undang No:10 tahun 2008; Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu; Tahapan Pelaksanaan Pemilu; Potensi Problem penegak Hukum Tindak Pidana Pemilu; Batas Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu;

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: PP63 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Ada dua Peristiwa menarik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum ( Pemilu) tahun 2009 yang akan datang Pertama diajukannya judicial review terhadap Udang-undang No : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD ) di Mahkamah konsitusi. Kedua, terjadinya pendaftaran peserta pemilihan umum partai politik dengan pengurusan ganda. Kedua peristiwa itu berkaitan erat dengan aspek penegakan hukum, baik dalam artian penegak aturan oleh institusi pelaksana pemilihan umum maupun penegakkan hukum, dalam pengertian timbulnya sengketa yang harus diputuskan oleh kekuasan peradilan, termasuk didalamnya Mahkamah Konsitusi.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali