Detail Dampak Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengenai Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Bibliografi Author: ARDES, RUNGGU PRILIA ; Selvie, Valerie Paskalia (Advisor) Topik: Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Runggu Pilia Ardes's Undergraduate Theses.pdf (270.76KB; 60 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3489 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract International Covenant on Civil and Political Rights (atau Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik selanjutnya disebut sebagai “ICCPR”) merupakan sebuah konvensi yang dibuat oleh United Nations (PBB). Berdasarkan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), hak untuk hidup diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Hak ini bukanlah hak yang diberikan oleh masyarakat atau negara, namun hak ini merupakan inalienable rights (hak-hak yang tidak dapat dicabut) atau non-derogable rights. Meskipun hak untuk hidup merupakan hak fundamental bagi setiap manusia, namun dalam kenyataannya masih banyak negara yang menerapkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman terhadap para pelaku kejahatan pidana. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005 telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, di Indonesia sendiri hukuman mati telah dilaksanakan jauh sebelum dibentuknya DUHAM dan ICCPR dan masih berlaku sampai sekarang ini. Sehingga ICCPR belum memberikan dampak positif bagi Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved