Detail Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar 1945   Oleh:  Koesnoe, Moh. Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 11 no. 129 (1996), page 89. Topik: Kekuasaan Kehakiman; Politik; Hukum Positif; Undang-Undang Dasar 1945 Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: VV3.13 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Membahas persoalan tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dilakukan dari beberapa segi peninjauan. Yang pertama, sebagaimana dewasa ini banyak dilakukan kalangan kita, ialah dari segi politik praktis. Kedua, dari segi ilmu politik. Ketiga, dari segi hukum positif. Tinjauan segi jenis pertama akan lebih diwarnai oleh kepentingan untuk menggoalkan suatu politik tertentu. Tinjauan yang kedua dan ketiga dasarnya adalah pemikiran obyektif dan teoretis menurut ukuran-ukuran yang berlaku di dalam masing-masing cabang keilmuan itu. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved