Detail Analisis Atas Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan PT Harsido Karya Tahun 2010 Bibliografi Author: YUNIARTO, TRI CAHYO ; Ichsan, Sundara (Advisor) Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Tri Cahyo Yuniarto's Undergraduate Theses.pdf (605.69KB; 36 download) Tri Cahyo YUuniarto-PENDUKUNG.pdf (52.07KB; 1 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-5177 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan negara yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek dari pajak penghasilan adalah perusahaan, sehingga perusahaan harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan setiap tahunnya. Untuk menghitung PPh maka harus dibuat Laporan Keuangan Fiskal yang biasanya disusun oleh bagian keuangan dan akuntansi perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Badan tidak luput dari peranan akuntan. Maka demikian, Penulis tertarik untuk melakukan analisis pada aspek perpajakan PT Harsido Karya yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan dan perawatan fasilitas produksi minyak dan gas bumi. Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh Penulis bahwa PT Harsido Karya telah melakukan kewajiban formalnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku seperti membuat pembukuan, melakukan pelaporan PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25 tepat waktu. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan Perusahaan PPh kurang bayar untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 98.916.392,- Sedangkan menurut Penulis PPh kurang bayar Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 104.672.642. Hal ini disebabkan karena dalam rekonsiliasi fiskal, Perusahaan harus mengkoreksi biaya pemeliharaan kendaraan, biaya asuransi kendaraan, dan biaya telepon karena biaya yang tidak dapat dibebankan oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam vii Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Perusahaan juga melakukan kesalahan dalam menghitung penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran Sehingga pada tahun 2010 ada perbedaaan pendapat antara Penulis dan Perusahaan dalam menentukan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Menurut Perusahaan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 sebesar Rp. 133.820.870 dan angsuran PPh Pasal 25 menurut penulis sebesar Rp. 154.869.200. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved