Detail Koleksi Leniency Program dalam Penyelesaian Kasus Kartel dalam Rangka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Bibliografi Author: WAROKKA, ANASTASIA ; Wahyuningtyas, Sih Yuliana (Advisor) Topik: Leniency Program; Kartel; Hukum Persaingan Usaha; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Anastasia Warokka's Undergraduate Theses.pdf (565,01KB; 144 download) Anastasia Warokka-PENDUKUNG.pdf (29,26KB; 16 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3357 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstrak Pembangunan ekonomi di Indonesia menghendaki terciptanya iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien di kalangan para pelaku kegiatan ekonomi. Kartel merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha pada umumnya karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persoalan yang dihadapi dalam mendeteksi suatu kartel adalah sifat kerahasiaannya, Beberapa yurisdiksi telah berupaya memecahkan kerahasiaan di antara anggota kartel dengan mendorong anggota kartel mengakui dan memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang bersekongkol dalam suatu kartel melalui leniency program. Salah satu contoh keberhasilan program ini adalah terbongkarnya kasus kartel vitamin (Vitamin Cartel Case) internasional, yang melibatkan perusahaan multinasional Jerman, Swiss, dan Perancis dan merugikan konsumen Amerika Serikat secara khusus. Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah leniency program mempunyai dampak terhadap pembentukan dan stabilitas kartel, dan bagaimana pengaturan leniency program untuk menyelesaikan kasus kartel dalam hukum persaingan usaha di negara lain. Permasalahan yang terakhir adalah apakah leniency program dapat diintegrasikan dalam hukum persaingan usaha Indonesia dalam rangka menangani kasus kartel secara efektif. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kebutuhan akan penerapan leniency program di Indonesia telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia. Namun dalam praktiknya, program ini belum dapat diterapkan, mengingat tidak adanya satu pun ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dapat dijadikan payung hukum bagi dilaksanakannya leniency program tersebut. Untuk dapat menerapkan leniency program dalam hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dua hal pokok yang harus diperhatikan yakni mengenai regulasi dan institusi. Dari segi regulasi, dibutuhkan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dengan memasukan pengaturan yang menjadi dasar hukum leniency program, yang kemudian secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Komisi serta Standard Operating Procedures (SOP) yang disusun oleh KPPU. Dari segi institusi, dibutuhkan kerjasama dan kesamaan langkah antara KPPU, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan leniency program. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved