Detail Studi Atas Pengetahuan Dokter Terhadap Kewajiban Pelaporan Pajak Orang Pribadi Dan Pengisian Spt Pph Tahunan Di Daerah Slipi, Jakarta Barat Bibliografi Author: Ichsan, Sundara (Advisor); Darmoyo, Syarief (Advisor); Ivmand, John Topik: Pajak; Pajak Penghasilan Pasal 21; Pajak Penghasilan Pada Dokter; Pengisian SPT PPh Tahunan Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: John Ivmand's Undergraduate Theses.pdf (249.11KB; 33 download) John Ivmand FEA-4779-Pendukung.pdf (31.09KB; 2 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-4779 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Sistem Perpajakan di Indonesia menganut self assessment system yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang dan fiskus hanya sebagai pengawas. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan PPh) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan dan/atau pembayaran pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan sistem self assessment. Jika terdapat pajak yang masih kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan atau dilaporkan. Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap dokter dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode riset empiris berdasarkan data yang diperoleh dari para dokter yang berkerja di rumah sakit dan membuka praktek pribadi di daerah Slipi, Jakarta Barat. Mayoritas dokter telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu pelaporan SPT Tahunan dengan rutin. Adanya perbedaan persentase potongan tarif pajak penghasilan Orang Pribadi dengan tarif normatif tidak terlalu berpengaruh pada penghasilan dokter. Dari penelitian ini, penulis mendapatkan bahwa kurangnya pengetahuan dokter akan perpajakan terutama terhadap pajak penghasilan bagi dokter cukup berpengaruh pada kemampuan dokter dalam melakukan pengisian dan pelaporan kewajiban pajaknya. Kebijakan pemerintah akan penerapan tarif normatif sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya pemahaman dokter akan pajak penghasilan dan prosedur tarif normatif yang masih belum maksimal. Dalam pelaksanaan norma penghitungan penghasilan neto para dokter, terutama yang tidak melakukan pekerjaan bebas, kurang memahami fungsi dan manfaat dari tarif normatif ini bagi penghasilan dokter. Oleh karena itu, sosialisasi pemerintah sangat diperlukan dalam membangun pengetahuan dan kesadaran dokter dalam melaporkan pajaknya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved