Detail Analisis Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Terutang Pada PT SULINDAMILLS Bibliografi Author: Ardiati, Agatha Yovita Kristia (Advisor); INDRAYANI, YUNITA Topik: Pajak; Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Yunita Indrayani's Undergraduate Theses.pdf (17.51MB; 8 download) Yunita I FEA-4663-Pendukung.pdf (52.78KB; 0 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-4663 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Restitusi atau kompensansi terjadi jika jumlah pajak masukan suatu perusahaan lebih besar dari pajak keluarannya. Semua PKP berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) untuk setiap Masa Pajak. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis prosedur dan penerapan peraturan perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan restitusi PPN serta untuk mengevaluasi faktor-faktor apa yang menghambat proses restitusi. PT Sulindamills dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.455.205.3.431.000 selalu menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah pembayaran PPN. PT Sulindamills selaku perusahaan yang sering melakukan penjualan ekspor selalu mengalami PPN lebih bayar sehingga seringkali melakukan restitusi atau dikompensasikan di tahun pajak berikutnya. Perusahaan melakukan restitusi jika jumlah restitusi cukup besar dan akan digunakan untuk kepentingan produksi. Namun jika jumlah kelebihan pajak tidak begitu besar perusahaan lebih memilih untuk melakukan kompensasi. Prosedur dimulai dari transaksi pembelian dan penjualan yang kemudian dijadikan dasar sebagai perhitungan PPN yang harus dibayar. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, didapat bahwa PT Sulindamills sudah menjalankan prosedur restitusi di KPP Madya Bekasi sesuai dengan PER/122/PJ/2006. Namun terdapat beberapa transaksi yang tidak mendapat konfirmasi dari pihak penjual sehingga faktur pajak tidak dapat dikreditkan. Penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar kekurangan tersebut tidak terulang kembali. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved