Detail Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Bagi Pelaksanaan Hak Lintas Kapal Asing Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 Bibliografi Author: PUTRI, RAYSANTIA GEMALA ; Purwaka, Tommy Hendra (Advisor) Topik: Hak Lintas Kapal Asing Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982; Alur-Alur Laut Kepulauan Indonesia; Hukum Internasional Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Raysantia Gemala Putri's Undergraduate Theses.pdf (1.7MB; 26 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3129 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau turut berpengaruh terhadap perkembangan tatanan hukum laut internasional. Pengakuan terhadap prinsip Negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tidak terlepas dari prinsip timbal balik. Hal ini dikarenakan ada 2 (dua) kepentingan yang berhadapan, yaitu kepentingan dari Negara kepulauan dan kepentingan negara-negara pengguna perairan Negara kepulauan. Sebagai konsekueansi atas pengakuan Negara kepulauan, setiap Negara kepulauan harus menghormati kepentingan-kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu dari Negara lain di wilayah perairan kepulauannya, yakni hak lintas kapal dan pesawat udara asing melalui alur-alur laut kepulauan (the right of archipelagic sealanes passage) atau ALKI. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) tidak mewajibkan adanya penetapan ALKI. Kapal dan pesawat udara asing tetap dapat melaksanakan haknya dengan menggunakan rute-rute tradisional yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional (traditional route for international navigation) tetapi untuk mengurangi potensi ancaman terhadap kedaulatan nasioanl Indonesia, maka perlu ditetapkan ALKI. Proses penetapan ALKI dilakukan dengan cara negosiasi dan diplomasi antara Negara-negara yang mempunyai kepentingan atas adanya pengadaan jalur ALKI ini. ALKI ditetapkan berdasarkan aturan-aturan dari UNCLOS dan peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang perairan Indonesia. Peraturan-peraturan yang sudah ada ini harus diharmonisasikan agar tidak terjadi benturan antara aturan-aaturan yang ada. Peraturan-peraturan ini juga harus di evaluasi setiap tahunnya. Tidak semua jenis kapal-kapal asing dapat melewati ALKI. Jalur pelayaran melewati ALKI dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal perang asing, kapal bertenaga nuklir, dan kapal-kapal lainnya yang membawa limbah nuklir/beracun. Karena kapal-kapal tersebut dapat membahayakan/mengancam keamanan dan keadulatan Negara Indonesia. Pengamanan terhadap ALKI dapat dilakukan dengan adanya sarana dan prasarana pengamanan. Sarana pengamanan adalah dengan adanya aturan aturan hokum yang mengatur tentang perauran pelayaran melewati ALKI, sedangkan prasarana pengamanan adalah dengan adanya kapal-kapal perang/patroli yang dapat mengawasi keadaan jalur pelayaran ALKI yang dilewati oleh kapal-kapal asing. Peningkatan kerjasama antar Negara-negara yang mempunyai kepentingan atas adanya pengadaan ALKI harus terus ditingkatkan untuk membantu peningkatan pengamanan dan pengawasan ALKI di Negara Indonesia, sehingga keamanan dan kedaulatan NKRI tetap terjaga secara maksimal dan baik. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved