Detail Tinjauan Yuridis Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) Dalam Proses Permohonan Penanaman Modal Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Penanaman Modal Bibliografi Author: Melani, Rr. Adeline (Advisor); Atikah Topik: Hukum Penanaman Modal; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Atikah's Undergraduate Theses.pdf (1,007.88KB; 47 download) Atikah-PENDUKUNG.pdf (642.37KB; 5 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3118 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam rangka menciptakan kegiatan penanaman modal yang stabil dan memiliki tingkat kepercayaan investasi yang tinggi maka Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau one stop service (OSS) sebagai suatu sistem yang memberikan kemudahan bagi para investor dengan cara memotong birokrasi panjang dan mempermudah proses perizinan dengan meringkas prosedur harus ditegakkan oleh setiap pelaku penanam modal khususnya BKPM dan instansi terkait sebagai pihak yang menawarkan investasi kepada investor. Dengan menggunakan metode Normatif dan Kualitatif, penulis berusaha memberikan analisa terhadap pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) atau one stop service (OSS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModaL pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau one stop service (OSS) erat kaitannya dengan pelimpahan wewenang dari beberapa instansi terkait ke BKPM, namun seringkali beberapa instansi seperti contoh Departemen Ketenagakerjaan terkait enggan untuk melimpahkan atau berkoordinasi dengan BKPM dalam melayani perizinan kepada penanam modal. Kemudian bentuk organisasi juga dapat menjadi ganjalan terlaksananya sistem ini. Selain itu peraturan daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosialisasi juga menjadi ganjalan terhadap pelaksanaan sistem ini. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa aturan terkait dengan sistem ini sudah cukup memberikan proteksi terhadap pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau one stop service (OSS). Peraturan yang ada saat ini yang berkaitan dan mengatur PTSP ini sudah cukup memberikan proteksi terhadap investor untuk dapat melakukan kegiatan investasi Persoalannya bagaimana BKPM dan instansi terkait menyelesaikan permasalahan pelimpahan wewenang tersebut. Undang-Undang yang baik tidak akan memiliki makna jika dalam penerapannya tidak didukung oleh law enforcement. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved