Detail Rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai dari Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keungan Fiskal pada PT MAN Ferrostaal Equipment Solutions Bibliografi Author: ANINDY, DIELA ; Sihombing, Togu (Advisor) Topik: Pajak; Pajak Pertambahan Nilai; Laporan Keungan Fiskal Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Diela Anindy's Undergraduate Theses.pdf (399.6KB; 10 download) Diela A FEA-4395-pENDUKUNG.pdf (56.34KB; 0 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-4395 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dengan pesatnya perkembangan ekonomi sebagai hasil pembangunan dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang, dan setelah perkembangan pelaksanaan Undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, maka dipandang perlu untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Dengan system pemungutan pajak “Self Assesment” yang berarti penghitungan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak maka pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dan pemerintah hanya akan mengawasi kewajiban perpajakan dan para wajib pajak. Penulisan skripsi menggunakan rancangan penelitian deskriptif dimana data yang berdasarkan hash penelitian pada PT MAN Ferrostaal Equipment Solutions khususnya mengenai pengenaan tarif proporsional pada perusahaan tersebut dengan mengadakan penelitian langsung untuk data yang sehubungan dengan masalahPenelitian yang dilakukan menganalisa bagaimana prosedur dan kebijakan akuntansi yang di perusahaan, transaksi-transaksi pembelian dan penjualan dan pencatatannya kedalam akuntansi, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Selain itu juga membandingkan Laporan Keuangan dengan datadata yang ada di SPT Masa PPN. Dalam analisis dan pembahasan yang telah dilakukan ternyata ditemui beberapa permasalahan, antara lain tidak sesuainya jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam SPT Masa PPN dengan Laponan Keuangan perusahaan. Penulis kemudian melakukan rekonsiliasi antara kedua sumber data tensebut untuk mencani letak perbedaannya. Dan hasilnya, disebabkan karena adanya perbedaan waktu pencatatan Faktur Pajak Keluaran maupun Masukan antara pembukuan perusahaan dan di dalam Laporan SPT Masa PPN. Atas perbedaan waktu pencatatan tensebut masih diperbolehkan oleh Undang- Undang Perpajakan selama memenuhi syarat yang berlaku. Untuk mengatasinya dipenlukan rekonsiliasi data agar perbedaan tersebut dapat disesuaikan. yang diteliti dan buku-buku Pajak. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved