Detail Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Perlindungan Terumbu Karang di Indonesia Bibliografi Author: ANDRI, YOSUA ; Fristikawati, Yanti (Advisor) Topik: Terumbu Karang; Hukum Internasional Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Yosua Andri's Undergraduate Theses.pdf (307.92KB; 22 download) Yosua Andri-PENDUKUNG.pdf (49.16KB; 2 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3083 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia dapat memberikan peluang untuk menambah devisa bagi negara, maka masyarakat Indonesia harus mampu melestarikan alam beserta dengan isinya sehingga dapat dinikmati oleh generasi saat ini maupun yang akan datang. Terumbu karang yang berada di lingkungan laut memiliki peranan yang penting sebagai bagian dari ekosistem pesisir yaitu hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Sebagai negara yang sudah meratifikasi Convention on Biological Diversity 1992 dan UNCLOS 1982, turut berpartisipasi di dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992, maka Indonesia wajib menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Kewajiban negara menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 adalah negara memiliki hak atas pemanfaatan dari sumber daya alam hayati yang disertai dengan kewajiban untuk melindunginya dan menjamin bahwa setiap aktifitas yang dilakukan didalam yurisdiksi negara tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan di negara lain atau daerah lainnya di dalam negara. Sedangkan kewajiban negara menurut KHL 1982 adalah negara wajib melindungi lingkungan lautnya disamping pemanfaatannya dan menjamin perlindungan yang efektif bagi lingkungan laut dari dampak berbahaya yang berasal dari setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan di lingkungan laut. Kewajiban negara menurut Deklarasi Stockholm 1972 adalah negara wajib melindungi setiap unsur yang berkaitan dengan lingkungan hidup demi kepentingan generasi masa ini maupun masa depan dan menjadikan konservasi lingkungan sebagai prioritas dalam setiap pembangunan ekonomi Kewajiban menurut Deklarasi Rio 1992 adalah negara wajib memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan lingkungan bagi generasi saat ini maupun masa depan dan mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam setiap pembangunan yang dilakukan dan tidak mengisolasikannya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved